Wiranto mengimbau Parpol peserta Pemilu 2009 segera melaporkan rekening dana kampanyenya ke KPU, sebagaimana sudah dilakukan oleh partai yang dipimpinnya, Hanura.
Wiranto melukis bersama wartawan studio Jeihan Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/1) lalu. Lukisan Ketua Umum partai Hanura itu diberinya judul 'Habis Gelap Terbitlah Terang'. (Foto ANTARA/Agus Bebeng)
"Saya imbau teman-teman Parpol lain untuk menaati aturan yang ada itu. Kalau pun ternyata masih ada kekurangan dalam sistem tersebut mari kita perbaiki bersama," ujar Wiranto kepada pers sebelum membuka Rapimnas II Hanura di Makasar, Jumat petang.
Hingga saat ini baru sekitar 20 parpol dari sebanyak 34 kontestan Pemilu 2009 yang telah melaporkan rekening kampanyenya ke KPU, sehingga dikhawatirkan mengganggu pelaksanaan audit dana kampanye.
Partai Hanura termasuk Parpol yang pertama kali menyerahkan laporan rekening kampanye dengan jumlah dana yang ada di dalamnya sekitar Rp2,2 miliar.
Ditempat yang sama juru bicara Partai Hanura Soehandojo menjelaskan bahwa dana kampanye partainya pada dasarnya tidak ada batasannya karena Hanura adalah partai organik.
"Artinya setiap kader di daerah membiayai semua aktivitas partai pada lingkup masing-masing. Ada yang berkontribusi pemikiran hingga materi sesuai kekuatan masing-masing," ujar mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung itu.
Hanura, katanya lagi, bukanlah partai mesin yang segala sesuatunya diberi dari pusat sehingga kreativitas dan kontribusi kader-kadernya sangat bervariasi dan tidak ada batasannya.
Sementara itu menurut Wiranto, bangsa Indonesia saat ini sedang berbenah membangun sistem berdemokrasi yang baik dan mekanisme untuk itu sedang diatur.
Mantan Panglima TNI itu berharap sistem berdemokrasi itu tidak menyimpan potensi permasalahan.
Kalaupun dalam sistem itu ditemukan adanya sejumlah kelemahan, menurut Wiranto, harus dilakukan koreksi bersama-sama.
Dia mencontohkan upaya uji materi UU Pilpres yang sedang diupayakannya bersama sejumlah Parpol lainnya seperti PDP, PIS, Partai Republikan dan Partai Buruh ke Mahkamah Konstitusi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar